inspektorat daerah adalah. Pengertian Reviu. inspektorat daerah adalah

Inspektur Pembantu Wilayah I yang membidangi Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Keuangan dan Kekayaan; b. 8. 2 Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengvaluassi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi,. September 1, 2016. DISIPLIN, OBJEKTIF DAN RESPONSIF. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. Berdasarkan survei capaian kinerja pada Inspektorat Daerah adalah 83,25 termasuk dalam kategori ”Baik”, namun meskipun demikian masih harus meningkatkan kualitas pelayanan disemua unsur. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada. R Terry dalam buku berjudul Principle of. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung; 16. Mengingat : 1. Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 3. 4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : a. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil. CO, Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Pd. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Indikatornya adalah masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK. Contoh Kasus Berikut beberapa contoh tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain: a. Tugas dan Fungsi BPKP. 2. Pen gawasan Intern a dalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu. horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 209 ayat (2) menyebutkan. Perangkat Daerah adalah u nsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; b. Peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan integritas yang tinggi untuk dapat menghasilkan suatu hasil reviu yang baik. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah me-review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja. tentang Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Daerah perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pada Inspektorat Daerah. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat. D:EKKIProduk Hukum DaerahKeputusan Pendek2016SotkinspektoratPerbupfix. Dalam setiap penugasan (penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja/perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup. PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. 0. dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Pertama adalah penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi. Klinik Konsultasi Berliterasi adalah OPD sebagai penyelenggara fungsi kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan. Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adapun susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji pada Gambar 1. Acc 2. KONSEPSI PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO A. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka. 7. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini : 6. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang Penguatan struktur organisasi Inspektorat Daerah sangat diperlukan untuk memberikan posisi seimbang dengan yang akan diawasi dalam hal ini Sekretaris Daerah serta SKPD. 3) Konteks keuangan,Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya. menimbulkan pertanyaan akan peran Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan di daerah. 6. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap menjadi tanggung jawab mutlak pengguna layanan (OPD). Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang. Inspektorat yang adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, membangun kapasitas seluruh lembaga kerja dalam. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Alamat: Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Telp: (0274) 773 159Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat. Menjabarkan rencana kegiatan, program kerja serta anggaran Inspektorat Kabupaten Malang selama tahun 2017 yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021; 2. 8. 6. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang bercirikan akuntabilitas, transparan dan parsipatif maka fungsi fungsi manajemen harus diterapkan dengan baik sekalipun dalam organisasi pemerintah, adapun fungsi manajemen tersebut. 2. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di. BEKASI (IndepensensI. Penyelengaran Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bagian dari penyelenggaraan manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. 8. Mencabut Peraturan Gubernur No. Bupati adalah Bupati Majalengka. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Dokumen RKA–SKPD Tahun Anggaran 2023 di Reviu APIP. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang. FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Dian Trisusilowaty1, Anggita Doramia Lumbanraja2*, Suteki2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. (0274) 515865, 562682. 11. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Bagian Kesatu. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah o tonom. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. Kendal Jalan Stadion Baru No. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Hardito Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus ketua panitia penyelenggara telaah sejawat dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin lima tahunan dan berdasarkan data kegiatan telaah sejawat terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Buku saku SPIP Inspektorat Kota Yogyakarta 9 LAMPIRAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA Kami, pegawai inspektorat Kota Yogyakarta adalah insan yang : 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. kewenangan daerah otonom. 3. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah. (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk. BAB III SURAT TUGAS Pasal 4 (1) ST merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukanInspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menimba informasiterkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah KabupatenKulon Progo. Hal ini “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan menandakan bahwa Inspektorat Daerah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan Kabupaten/Kota hanya berhasil dalam yang ditujukan untuk menjamin menghadirkan pelaporan keuangan yang andal, penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah namun belum mampu mengamankan aset. 11. disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. a. 1. disini akan saya akan lebih mengkhuskan penjelasan pada Inspektorat Daerah, pada kelembagaan Inspektorat Kabupaten/kota dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor. Menurut Bahtiar, sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden, penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah. (Foto: Itjen-Ikram). Inspektorat juga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, menganalisis penyebab. rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan. [1] Inspektorat Jenderal dipimpin oleh. 14. iii DAFTAR TABEL Tabel II. Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadi quality assurance terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. INSPEKTORAT DAERAH . penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon. Fungsi : Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5-7, Surabaya. ntah daerah sesuai. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah Provinsi; Tugas dan Fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat adalah : TUGAS. Pada tahun 2007 hingga tahun 2014, pengawas internal LKPP masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural yang dimana dalam melakukan audit internal tim ad-hoc dibentuk dari masing-masing. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 5 Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat : Daerah menurut Daerah adalah Kabupaten Boalemo Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh . STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH BANYUASIN . Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. 3. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. id KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN. pemerintah daerah. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. INSPEKTORAT DAERAH JL. (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [1] Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dataset 8 Visualisasi 0 . Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, LembagaInspektorat Jenderal Kemendikbudristek melaksanakan Rapat Koordinasi SPI PTN Seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi SPI di masing-masing PTN. Inspektorat Daerah: Inspektorat Daerah, juga dikenal sebagai Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota, merupakan lembaga yang berada di level pemerintahan daerah tingkat I (Provinsi) atau daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Bupati adalah Bupati Cirebon. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan Inspektorat sesuai dengan bidangnya. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah. riau. 3. Nomenklatur Inspektorat Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. banyak kata sekaligus, sistem hanya akan mencari kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. 3. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. . Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal. Definisi/arti kata 'inspektorat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /inspéktorat/ n 1 badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemer Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya . Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara pada setiap tahap perencanaan pelaksanaan dan pelaporan. Inspektorat. Ditetapkan sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal. 5. daerah yang secara teknis menjalankan tugas dan fungsi melakukan pengawasan. 8. 10. Ruang Konsultasi Lt. Meminimalkan temuan pemeriksaan yang berulang oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun aparat pengawas eksternal. pembinaan dari Sekretaris Daerah. Sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota, maka Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. 1 Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa laporan BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI . 128; inspektorat@surabaya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangInspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (APIP), termasuk di dalamnya inspektorat daerah masuk. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk lebih profesional dengan tanpa melihat beban berat yang. Pengumuman. 5. 4. 295 email : inspektorat@kendalkab. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. 7. 5. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , lnspektur Pembantu I mempunyai fungsi : Pengelolaan tugas dan fungsi , kelembagaan, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. (0761) 22300 FAX. 4 7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan. JUDUL : PELAKSANAAN MANAJEMEN INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Nama : Aqtor Rahim Pawa NPP : 26.